BERITA TERKINI

TNI AU Meredam Amarah Demonstran Yang Terdesak Hingga Ke Tanah Abang Karicuhan antara demonstran dengan polisi meluas hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa yang semula menyerang Mapolsek Metro Tanah Abang, diserang balik polisi. Asap dari gas air mata pun masuk ke rumah warga, hingga warga dengan demonstran bergabung menghujat aparat. Polisi sempat memukul mundur massa hingga Jalan Penjernihan 1. Ruas jalannya tidak lebar, hanya cukup dilewati dua mobil. Polisi tak henti-hentinya menembakkan gas air mata ke arah massa. Massa yang marah dan mulai melempari aparat dengan batu, seketika diam setelah satuan Paskhas TNI Angkatan Udara ( AU ) datang. Mereka mengimbau agar massa tidak lagi melakukan tindakan anarkistis. "Sudah ya, kalian pedih kena gas air mata, kami juga. Sekarang mundur ya, jangan lagi menyerang petugas," kata anggota TNI berbaret ungu, Senin (30/9). Demonstran kemudian meneriakkan yel-yel untuk mengapresiasi kinerja prajurit TNI. Bahkan, salah satu

Australia Diminta Turun Tangan Stop Kerusuhan Di Papua Selain mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) ke-74, Vanuatu juga meminta Australia turun tangan menangani konflik di wilayah paling timur Indonesia itu. Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Ragenvanu mengatakan "sejarah akan menilai kita" jika tak berbuat apa-apa menanggapi situasi krisis di Papua. "Sejumlah ahli hukum internasional telah menyerukan (krisis di Papua) genosida, maksud saya memang telah masuk kriteria genosida. Sejarah akan mencatat kita dan kita harus berada di sisi yang benar dalam sejarah," kata Ragenvanu di New York. "Australia harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah Papua Barat, terutama karena (Australia) berada di Dewan HAM PBB, (Australia) adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik," paparnya menambahkan seperti dikutip SBS. Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Cha

Gabungan Aparat TNI Dan Polri Dikerahkan Amankan Aksi Mujahid 212 Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, menyebut ada sebanyak 16.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan aksi Mujahid 212 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pantauan Liputan6.com di lokasi, ribuan masyarakat mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka rata-rata mengenakan pakaian putih dan membawa sejumlah atribut. "Kita sudah menyiapkan personel pengamanan, jumlahnya 16.000 personel gabungan ya," kata Argo saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9). Sementara itu, Ketua panitia aksi Mujahid 212 Edy Mulyadi mengatakan, titik kumpul aksi berada di Bundaran HI mulai pukul 08.00 WIB dan bergerak menuju Istana. "Kami ingin kembali menegaskan, bahwa umat Islam bersama arus besar perubahan yang digelorakan mahasiswa dan para pelajar SMU. Kami ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik," kata Edy lewat keterangan yang diterima m

Dinilai Tepat Penundaan Pengesahan RKUHP Sejumlah elemen mahasiswa melancarkan aksi lantaran menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas oleh DPR. Salah satunya seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menyebut ada komunikasi yang terhambat terkait rencana pengesahan sejumlah RUU oleh DPR. “Ada komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu jajaran kepemimpinan DPR. Presiden juga sudah mengumumkan penundaan pengesahan empat RUU. Mestinya, ketika mahasiswa unjuk rasa, pimpinan DPR membuat pernyataan dan meyakinkan mahasiswa bahwa empat RUU itu benar ditunda,” kata Fauzan, Jumat (27/9/2019). Fauzan membeberkan terkait penundaan tersebut harus diinformasikan juga bahwa itu bukan sekadar menunda pengesahan, bukan tinggal disahkan nantinya. “Tapi, itu juga artinya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada publik u

Gabungan Pengemudi Ojek Online Batal Demo Di DPR Besok Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua ( Garda ) Indonesia Igun Wicaksono membatalkan agenda demo di DPR. Sebelumnya sekitar dua ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar demo pada Jumat, 27 September 2019. "Maka kami dan Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia telah menginstruksikan bahwa seluruh aliansi aliansi dan komunitas-komunitas ojek online yang tergabung dengan GARDA Indonesi tidak turut serta dalam aksi demonstrasi massa di DPR RI pada hari Jumat 27 September 2019," kata Igun melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 September 2019. Igun mengatakan, alasan pembatalan tersebut karena banyak informasi yang beredar di media sosial, kelompok percakapan digital, dan komunitas-komunitas mitra Gojek yang mengajak para pengemudi untuk unjuk rasa di gedung DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat besok. Dia menuturkan, alasan lain pembatalan unjuk rasa tersebut karena ada kekhawatir

Pengesahan RKUHP Ditunda Sampai Periode Depan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan karena sempitnya waktu, kemungkinan besar Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKHUP akan dilimpahkan pembahasannya kepada DPR periode berikutnya. "Batas waktunya tinggal tiga hari (kerja) berarti artinya (RKHUP dilimpahkan) periode depan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2019. RKUHP sebelumnya menjadi salah satu dari empat rancangan Undang-Undang yang Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta untuk ditunda. Waktu penundaan ini, kata dia, dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Menurut Bamsoet, kemungkinan disahkannya RKUHP di periode ini sangat kecil. Kendati masih ada rapat paripurna pada Kamis 26 September, dan Senin 30 September 2019. Menurutnya dalam waktu tiga hari kerja, Kamis, Jumat, dan Senin, tidak akan cukup waktu untuk membahas pasal-pasal di RKUHP yang banyak dikritik oleh masyarakat.

Jaringan Internet Tidak Dibatasi Di Jakarta Terkait Demonstrasi Operator-operator seluler menyatakan tidak membatasi akses Internet di area massa yang berdemonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Selasa. Wakil Presiden Komunikasi Korporat Telkomsel, Denny Abidin, menyatakan tidak ada pembatasan akses Internet di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, yang merupakan lokasi para mahasiswa yang menyuarakan aspirasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK. "Belum ada instruksi dari Kominfo," kata Denny Abidin tentang akses Internet melalui operator seluler di Jakarta. Menurut Telkomsel, Internet yang melambat di lokasi demonstrasi disebabkan oleh lalu-lintas data (traffic data) Internet yang melonjak dan bukan karena pembatasan akses oleh operator seluler. Perwakilan dari Indosat Ooredoo dan XL Axiata juga menyatakan tidak ada pembatasan Internet di Jakarta, pada Selas

Tolak UU KPK Di Bandung Berujung Ricuh Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Demonstrasi ribuan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh. Aksi mahasiswa terkait penolakan UU KPK dan UU bermasalah lainnya itu berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Senin, 23 September 2019. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Bentrokan antara pendemo dengan petugas kepolisian pun tak terelakan. Gerbang besi yang dikunci menggunakan rantai besi sempat terbuka lantaran didorong oleh peserta aksi. Awalnya pendemo meminta agar mereka bisa masuk ke area halaman gedung DPRD Jawa Barat. Namun, petugas kepolisian yang berjaga mengamankan aksi itu tak mengindahkan keinginan pendemo. Sekitar pukul 16.36 WIB, mahasiswa yang memadati bagian luar depan pintu gerbang pun mendorong gerbang hingga gerbang itu terbuka. Namun, sebelum peserta aksi masuk melewati gerbang, petugas kepolisian langsung memukul mundur mereka. Selang setengah jam kemudian, salah satu anggota DPRD Jawa

Pelaku Pariwisata Bali Akan Ajukan Usul Koreksi Terhadap RKUHP Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Bali akan mengajukan usulan revisi tertulis kepada DPR RI atas beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap kepariwisataan di Pulau Dewata. "Kami mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan RKUHP," kata Ketua BPPD Bali yang juga Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, di Denpasar, Sabtu, 21 September 2019. Menurut dia, pasal-pasal dalam RKUHP memunculkan peringatan dari luar negeri agar warga negara mereka menghindari berkunjung Bali. Di antaranya adalah Australia yang tidak tertutup kemungkinan disusul oleh negara lainnya. "Kami sangat peduli menjaga pariwisata Bali," ujar lelaki yang akrab dipanggil dengan Cok Ace itu. Pasal-pasal yang sementara akan diusulkan untuk ditinjau kembali itu, di antaranya bab pasal perzinahan, yakni pasal 417 dan 419 RKUHP.

500 Warga Kalimantan Barat Gugat Perusahaan Dan Negara Tentang Kebakaran Hutan Sebanyak 500 warga Kalimantan Barat akan menggugat secara perdata terhadap negara serta perusahaan, dalam kasus pembakar hutan serta lahan. Wakil penggugat sekaligus Koordinator Masyarakat Anti Asap, Kebakaran Hutan dan Lahan ( Maskeran ) Beni Sulastiyo mengatakan, dia bersama 11 perwakilan lain sudah memberikan surat kuasa kepada LBH Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mengajukan gugatan, Jumat (20/9). Beni menuturkan, upaya gugatan tersebut akan dilakukan dalam dua bentuk yaitu class action dan citizen lawsuit. Mereka menilai negara telah gagal melindungi masyarakat Kalimantan Barat dari ulah korporasi pembakar lahan. "Akan dilakukan dalam dua bentuk yaitu class action untuk menggugat pembakar lahan, serta citizen lawsuit guna menggugat negara karena telah gagal melindungi masyarakat Kalbar dari ulah korporasi pembakar lahan," ujar Beni dalan keterangan tertulisnya, Sabtu (21/9/201

Kemenpora Butuh Pembenahan Yang Dikatakan Oleh KPK Setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi tersangka, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Laode Muhammad Syarif mengatakan banyak tata kelola di Kementerian tersebut yang harus diperbaiki. "Memang banyak sekali yang harus diperbaiki tata kelolanya di Kemenpora," kata Syarif di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis. Syarif pun lantas menyinggung soal aset-aset yang ada di Kemenpora, seperti pengadaan alat untuk persiapan pesta olahraga. "Tim pencegahan (KPK) akan segera turun, termasuk menyelamatkan aset-aset yang pernah ada beberapa kali pengadaan untuk persiapan pesta olahraga, alatnya itu datang setelah pesta olahraganya berlalu, seperti itu," kata Syarif. KPK menetapkan Menpora Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran (TA) 2018. Imam did

Diminta Mencari Solusi Atasi Limbah Pabrik Kepada Pemprov DKI Di Cilincing SDN 07 Pagi Cilincing di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara, terdampak asap dari pembakaran arang dan peleburan timah di lokasi tersebut. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Cilincing pun memasang filter sebagai alternatif menanggulangi dampak polusi itu. Namun pihak SDN 07 Pagi Cilincing berharap pemerintah kota memberikan solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Sebab, asap polusi udara memang sudah sangat mengganggu kegiatan pembelajaran. "Memang benar sangat mengganggu. Tapi bukan artinya dasar informasi keadaan udara hanya kita yang ditanya, semua yang di lingkungan sini mengatakan seperti itu," kata Kepala Sekolah SDN 07 Cilincing, Juhaedin saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (18/9). Menurut dia, pihak Pemprov DKI Jakarta nantinya juga harus memikirkan solusi jangka panjang atas masalah polusi udara ini. Artinya, suatu jalan keluar yang bisa mengun

Singapura Menawarkan Bantuan Untuk Mengatasi Masalah Karhutla Indonesia Setelah Malaysia, kini Singapura menawarkan bantuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang karena kabut asap mulai menyergap negaranya. "Seperti biasa, kami siap membantu memadamkan api di lapangan. Singapura sudah menawarkan bantuan pemadam kebakaran teknis ke Indonesia dan siap mengerahkan mereka jika diminta oleh Indonesia," ujar Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura, Masagos Zulkifli, akhir pekan lalu. "Kabut asap ini merupakan pengingat betapa serius masalah ini, yang sudah berdampak pada kawasan ASEAN selama bertahun-tahun. Ini tak hanya membawa polusi udara yang kami hirup, tapi juga menambah gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim," tutur Masagos seperti dikutip Channel NewsAsia. Sebelumnya, Malaysia sebagai negara ASEAN juga sudah menawarkan bantuan untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Namun kemudian, Badan Pusa

Bocah 5 Tahun Meninggal Karena Korban KDRT Di Jepang Pada bulan Maret 2018, sebuah kasus kekerasan pada anak membuat heboh warga Jepang. Pasalnya, korban KDRT tersebut masih berusia 5 tahun. Anak malang itu bernama Yua Funato, dan kekerasan yang dilakukan orangtuanya membuat gadis kecil itu akhirnya kehilangan nyawa. Yua mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri bersama ayah tirinya. Selain itu, si kecil Yua juga dibiarkan kelaparan. Bahkan, pihak medis melaporkan bahwa salah satu penyebab kematian bocah malang itu berhubungan dengan kondisi tubuhnya yang mengalami malnutrisi. Korban KDRT baru berusia 5 tahun, menurut laporan dari The Japan Times, Yudai Funato (33), dan istrinya Yuri (25), telah melakukan kekerasan secara fisik pada si kecil Yua sejak bulan Januari 2018 hingga memicu kematian si gadis kecil pada bulan Maret 2018. Selain melakukan KDRT, Yudai dan Yuri juga membiarkan Yua kelaparan. Hal ini membuat tubuh kecil Yua yang sistem imunnya

400 Sekolah Di Malaysia Terpaksa Di Liburkan Akibat Kabut Asap Dari Indonesia Lebih dari 400 sekolah di Malaysia terpaksa ditutup, asap yang berasal dari kebakaran tersebut menurunkan kualitas udara, yang mengakibatkan udara tidak sehat. Abu dari kebakaran tersebut telah merambat ke negara lain seperti Thailand hingga Filipina. Kementerian Pendidikan Malaysia hari ini mengatakan, pihak berwenang memerintahkan untuk menutup sekolah di Negara Bagian Sarawak setelah kualitas udara di sana dikabarkan menjadi "sangat tidak sehat", yaitu antara 201-300 pada indeks kualitas udara. Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/9), kabut asap juga melanda provinsi sebelah selatan Filipina dan Songkhla di Thailand. Indonesia telah memperingatkan tentang adanya peningkatan jumlah titik api tahun ini, dan memunculkan kekhawatiran akan berulangnya kejadian kabut mematikan yang pernah terjadi di Singapura, Malaysia, hingga Thailand pada 2015. Laporan Badan Meteorologi dan Geofisika ( BMK

Gubernur Anies Klaim Sejuta Orang Naik Angkutan Umum Sejak Diberlakukan Ganjil Genap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim jumlah penumpang kendaraan umum meningkat signifikan saat aturan ganjil genap kendaraan diberlakukan. Bahkan ia menyebut jumlahnya mencapai rekor saat aturan tersebut resmi dimulai pada Senin (9/9/2019) kemarin. Anies menyebut jumlah penumpang bus TransJakarta mencapai 892.000 orang. Ia menganggap hal ini sebagai keberhasilan sistem ganjil genap dalam mengalihkan pengguna kendaraan pribadi menjadi angkutan umum. "Kemarin jumlah penumpang Transjakarta mencapai rekor lebih dari 892.000 penumpang per hari. Menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang makin menggunakan kendaraan umum," ujar Anies di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019). Menurut Anies jumlah total pengguna kendaraan umum bisa mencapai 1 juta penumpang jika ditambah dari angkutan lain. Jumlah tersebut dikatakan Anies adalah jumlah penumpang terbanyak setiap harin

Polisi Sebut Tidak Akan Tebang Pilih Dari Penerapan Perluasan Ganjil Genap Polisi menyebutkan, bakal menindak semua kendaraan yang terbukti melanggar aturan perluasan ganjil genap ( gage ) di Jakarta ini. Adapun kendaraan yang ditindak hanya kendaraan yang dikecualikan sesuai Pergub 88 Tahun 2019 saja. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir mengatakan, penindakan gage di Jakarta itu tak bakal pilih kasih, semuanya bakal ditindak sesuai aturan yang ada saat terbukti melakukan pelanggaran gage. Anggota polisi yang melakukan pelanggaran pun ditindak jika melanggar. Bahkan, kata dia, tak sedikit anggota polisi yang terekam ETLE melanggar lalu lintas dan tetap dilakukan penindakan. "Polisi yang ditindak terhadap ganjil genap bukan cuma satu dua saja, ada ratusan. Jangankan polisi di luar lalu lintas, yang di dalam lalu lintas (anggota lantas) juga banyak benar," ujarnya pada wartawan, Senin (9/9/2019). Menurutnya, semua orang yang melakukan pelangga

KPK Menduga Adanya Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang menduga ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya melalui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang sudah masuk agenda pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di luar itu, ada beberapa catatan KPK yang dinilai sebagai manuver untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Pertama, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sampai detik ini, kasus tersebut belum juga terungkap oleh kepolisian. "Kami belum menangkap satu keseriusan untuk mengungkap siapa pelakunya," kata Rasamala di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9). Kedua, masuknya beberapa nama calon pimpinan KPK yang dianggap memiliki rekam jejak buruk dan tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Ketiga, revisi KUHP yang terkes

Esemka Mempunyai Potensi Rebut Pasar Otomotif Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattof mengatakan, produk mobil Esemka punya potensi untuk merebut pasar otomotif di Indonesia. Terutama untuk segmen kendaraan pickup. Kehadiran produk pickup Esemka dengan harga yang relatif terjangkau, lanju Abra, akan memberikan makin banyak pilihan bagi masyarakat. Terutama bagi sektor pertanian dan pelaku UMKM . "Tergantung segmennya. Kalau itu segmen, ada sebagian mobilnya kan pikup. Kalau pickup itu kan diharapkan untuk sektor pertanian juga bisa, UMKM. Mungkin dengan adanya alternatif pilihan bagi konsumen, bisa jadi punya potensi merebut pasar. Karena harga yang jauh lebih murah. Bisa jadi," ujar dia, saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (7/9). Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa harga yang murah tidak selalu menjadi modal untuk memenangkan persaingan. Yang paling penting bagi Esemka yakni membangun kepercayaan publik terhadap pro

3 Tersangka Pembunuhan Edi Candra Ditangkap Di Gubuk Kebun Kopi Tiga orang tersangka kasus pembunuhan Edi Candra Purnama alias Pupung Sadili (54) dan M. Adi Pradana alias Dana (23), berhasil ditangkap. Tiga orang tersebut adalah Karsini alias Tini (43), RD alias Rodi (36), dan AP alias Supriyanto alias Alpat (20). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, ketiganya ditangkap di daerah Sumatera Selatan pada Kamis (5/9). "Ditangkap di kebun kopi di Gunung Bukit Barisan, OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan, Sumatera Selatan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (6/9). Tini merupakan mantan asisten rumah tangga Aulia Kesuma. Adapun Rodi adalah suami Tini, yang mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Edi.  "Mereka bertiga yang ikut dalam merencanakan pembunuhan," ujar Argo. Direktur Reserse Krimiminal Umum Polda Metro Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan, ketiga tersangka sengaja melarikan diri ke OKU setelah terlibat d

Telah Tersedia Di Asia Tenggara Untuk Smart Phone Gaming Black Shark 2 Pro Black Shark resmi merilis perangkat terbarunya, yaitu Black Shark 2 Pro, di Asia Tenggara. Sebelumnya, perusahaan ini telah meluncurkan tiga model smartphone gaming. Nah, Black Shark 2 Pro dirilis sebagai generasi keempat yang dibekali Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Black Shark 2 Pro dilengkapi dengan sistem pendingin cair 3.0 yang dapat mengurangi suhu core pada CPU hingga 14 derajat. Suhu yang lebih rendah tersebut dapat membantu kinerja Snapdragon 855 Plus. Black Shark 2 Pro juga jadi smartphone pertama di dunia yang membenamkan kemampuan laporan sentuh 240Hz untuk penggunaan perangkat dengan sepuluh jari. Layar sentuh di Black Shark 2 Pro diklaim memiliki latensi terendah di dunia. Kecepatan responnya dioptimalkan hingga 34,7 ms. Lalu, pengguna smartphone ini dapat menargetkan lawan lebih akurat dengan tingkat presisi layar sentuh yang rendah, yaitu 0,3 mm. Jika kalian menyalakan tombol akselerasi

Diduga Ada Otak Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Istana Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Paulus Surya Anta Ginting merupakan inisiator demonstrasi di depan Istana Negara pada 28 Agustus lalu yang didalamnya ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora . Dalam aksi itu, beberapa orang melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora dan ditangkap oleh polisi karena dugaan makar. "Dia yang memimpin setiap kegiatan-kegiatan pertemuan. Ada tiga kali pertemuan yang dia lakukan untuk menyongsong aksi. Sudah ada perencanaannya," kata Argo di kantornya, Rabu, 4 September 2019. Argo mengatakan, Anta Ginting yang ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pada 31 Agustus 2019 itu juga diduga merupakan narator dalam aksi ini. Ia disebut memiliki tugas hubungan masyarakat. "Sebagai penghubung media asing yang intinya untuk mengangkat isu kemerdekaan Papua dengan referendum

Pasangan Suami Istri Ini Ungkap Kengerian Kecelakaan Tol Cipularang Korban kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang kembali mengungkap kisah kengerian tragedi yang terjadi pada Senin (2/9/2019) itu. Kecelakaan yang terjadi di KM 91 tersebut melibatkan puluhan kendaraan yang saling bertubrukan. Kengerian kecelakaan Tol Cipularang bahkan membuat sepasang suami istri yang ikut menjadi korban harus berjuang antara hidup dan mati. Melansir dari Tribun Jabar pada Senin (2/09/2019), suami istri bernama Subhan (43) dan Mani (39) sempat kebingungan usai truk yang ditumpanginya nyaris terjun ke jurang. Truk yang dikemudikan Subhan merupakan truk muatan pengangkut pasir merah. Saat itu, ia sedang mengemudi dari arah Cianjur menuju ke Karawang Timur untuk mengantarkan muatan pasir. Namun nahas, salah seorang supir truk bernama Dedi (50) mengalami rem blong dan menyebabkan truk yang dikemudikannya terguling dan menjadi awal mula rentetan tabrakan beruntun. Dedi juga merupakan rekan Subh

Tak Ada Yang Dilanggar Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), Mahfud MD, mengatakan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam rencana pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi . Berdasarkan hukum tata negara yang berhak dan berwenang membuat kebijakan yang sifatnya opsional adalah presiden. Mahfud menjelaskan tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk membuat peraturan terlebih dahulu sebelum Jokowi memulai langkah-langkah pemindahan ibu kota ini. Undang-undang bisa dibuat setelah semua persiapan pemindahan ini beres. "Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada," katanya dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke 6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, selama

Upaya Pemerintah Membangun Kawasan Penyangga Di Ibu Kota Baru Pemerintah akan melakukan pembibitan dengan membentuk klaster bagi 10 kabupaten di Kalimantan Timur sebagai bagian dari rencana pembangunan ibu kota baru mandiri tanpa impor pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hal tersebut dilakukan supaya skala ekonomi dan industri pertanian di Kalimantan Timur bisa terbangun. Dia melanjutkan daerah-daerah tersebut akan berfungsi sebagai penyangga seperti yang terjadi pada DKI Jakarta. Jakarta, sebut Amran, telah membentuk klaster di Jawa Barat dan Lampung untuk mengatasi persoalan tingginya impor jagung dari Amerika dan Argentina. Hal itu dilakukan setelah selama 3 tahun lebih Jakarta melakukan impor total sebesar 3,5 juta ton dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. “Kami menyiapkan kebutuhan penduduk 50 juta orang. Sehingga mengepung ibu kota tidak ada impor beras tomat, dll. Leading sector yang mendistribusi pembibitan dari sini tidak mengambil dari Semarang