BERITA TERKINI

Imbauan Muslim Ucapkan Salam Semua Agama Menyangkut Soal Akidah Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Sumatera Selatan, mendukung imbauan mengenai larangan bagi pejabat publik dan masyarakat muslim untuk mengucapkan salam agama lain. Sebab, hal itu berkaitan dengan akidah. Ketua MUI Sumsel, Aflatun Muchtar, mengatakan sejauh ini imbauan itu baru ajakan dan belum dijadikan fatwa, sehingga belum wajib dan bersifat mengikat. Tapi, bila nantinya resmi difatwakan maka umat Islam bisa melakukannya sebagai pertimbangan. "Sementara ini baru ajakan, jadi bisa dilakukan atau tidak. Berbeda dengan fatwa yang sifatnya mengikat," katanya, Selasa (12/11). Menurutnya, imbauan dari MUI tersebut berguna untuk menjaga sakralitas ajaran agama masing-masing. Terlebih pengucapannya berhubungan erat dengan akidah dalam ajaran Islam. "Jadi dalam setiap acara-acara cukup mengucapkan salam sesuai dengan agama masing-masing, tidak harus mengucapkan salam semua agama," katanya. Dengan b

Menceritakan Bagaimana Perbedaan Kerja Di Net TV Dan Menteri Oleh Wishnutama Resmi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama sampaikan perbedaan kerja yang dialami. Pengalamannya sebagai CEO NET TV diungkapkannya sangat berbeda dengan apa yang ia alami di stage kementerian. Wishnutama menyampaikan jika pada pekerjaan sebelumnya ia bisa membuat perubahan dalam satu waktu yang ia inginkan, namun tidak untuk perannya yang sekarang. "Seperti yang saya bilang waktu saya di sini (NET TV), kalau kita mau merubah sesuatu atau mau sesuatu, ya hari ini bisa selesai, kalau birokrasi kan ada banyak aturan dan sebagainya," terangnya. Meskipun ada banyak aturan, mantan CEO NET tersebut menyampaikan bukan suatu halangan untuknya. "Tapi itu bukan halangan untuk melakukan perubahan," ujarnya. "Saya berkali-kali bilang sama temen-temen, para deputi dan pimpinan Dikemen Parekraf, kita harus berani melakukan terobosan untuk Indonesia maju,"

Jasad Diduga Dibunuh Oleh Istri Dan Anaknya Yang Dibeton Di Musala Polisi mulai menemukan titik terang terkait kematian Surono (51) yang dikubur di bawah musala rumahnya. Warga Dusun Juroju, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember itu diduga korban pembunuhan oleh istrinya Busani (47) dan anaknya Bahar (27). Kabid Humas Mapolda Jatim, Kombes Barung Mangera mengatakan, dugaan Busani dan Bahar sebagai pembunuh Surono didapat polisi setelah mewawancarai sejumlah warga di Dusun Juroju. Kini polisi sedang mencari motif yang membuat Busani dan Bahar tega membunuh Surono. “Sudah mengarah pelaku yaitu istri dari korban yaitu Busani. Namun kita lakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi untuk menyakinkan dari pada motif maupun peran apa dari pada masing-masing pelaku. Dimungkinkan dilakukan dua orang, ibu dan anaknya,” ujar Barung di Polda Jatim, Surabaya, Selasa (5/11). Busani dan Bahar kini sudah berada dalam pemeriksaan polisi. Surono ditemukan terkubur dibawah beton lan

Kali Ini Tidak Undang Prabowo Pada Reuni Akbar PA 212 Persaudaraan Alumni 212 masih membahas soal rencana mereka menggelar reuni akbar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat yang bakal digelar pada 2 Desember 2019 mendatang. Mereka juga sudah membahas ihwal siapa saja nantinya tokoh yang akan diundang dalam reuni 212. Kendati masih dalam pembahasan, Juru Bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin memastikan bahwa nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak masuk dalam pembahasan ihwal tokoh yang akan diundang mereka. Novel juga tak menjelaskan alasan nama Prabowo tidak masuk dalam pembahasan panitia acara reuni akbar 212. “Masih rencana serta lagi pembahasan untuk pelaksanaannya dan untuk Prabowo yang saya tahu tidak masuk pembahasan,” kata Novel saat dikonfirmasi, Senin (4/11/2019). Diketahui, PA 212 merupakan kumpulan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendukung ketika Prabowo dan Sandiaga Uno maju di Pilpres 2019. Bahkan Prabowo sempat diundang PA 212 unt

Zona Merah Kawasan Dilarang Berjualan Untuk PKL Pada CFD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di area Car Free Day ( CFD ). Larangan dimulai dari perempatan psat perbelanjaan Sarinah hingga Dukuh Atas, Sudirman. Menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kawasan tersebut merupakan zona merah. "Zona merah itu adalah kawasan jalan Thamrin dari persimpangan Sarinah sampai dengan dekat Dukuh Atas. Itu adalah kawasan yang badan jalan maupun trotoarnya tidak dibolehkan untuk kegiatan berdagang," ungkap Anies saat CFD, Minggu (3/11/2019). Menurut Anies, dengan cara seperti itu, maka semua yang datang ke CFD untuk berolahraga maupun untuk berkegiatan bersama keluarga, bersama teman memperoleh rasa nyaman. "Dan teman-teman tadi merasakan bahwa rapi, bersih, dan yang tidak kalah penting, tidak ada sampah. Itu sepanjang jalan tidak ada sampah lagi," ungkap Gubernur Jakarta itu. Anies menilai pelarangan pedagang kaki lima (PK

Alasan Gerindra Dukung Rencana Anies Baswedan Fraksi Partai Gerindra mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah sistem E Budgeting setelah heboh anggaran janggal di KUA-PPAS DKI. "Memang harus diperbaharui, ujar Ketua DPRD Fraksi Gerindra Muhamad Taufik di DPRD, Jumat 1 November 2019. Taufik menyarankan agar sistem yang baru tersebut lebih mengutamakan pengawasan. Hal ini kata dia untuk mencegah anggaran-anggaran dengan nilai janggal muncul dalam rancangan APBD DKI. Taufik berujar anggaran dengan nilai janggal sering ditemukan dalam pembahasan rancangan. Hal itu disebabkan ada selisih saat pagu anggaran diinput dengan komponen-komponen kegiatan. Anggaran dengan nilai janggal tersebut akan muncul juga dalam pembahasan di DPRD. "Tiap tahun itu ada anggaran-anggaran janggal kita temukan, dan disisir lagi dalam pembahasan DPRD," ujarnya. Dalam KUA-PPAS 2020 sejumlah anggaran bernilai fantastis itu menjadi sorotan publik, seperti usulan pembelia