16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dirasa Masih Belum Optimal

16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dirasa Masih Belum Optimal

Center Reform on Economics (Core) menilai 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dirasa masih belum optimal alias kurang nendang.

Direktur Core, Pieter Abdullah mengatakan, hal itu disebabkan capaian dari kebijakan itu selain tak berdampak signifikan, juga tak cukup efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke angka 5 persen.

"Kebijakan yang memudahkan investasi di periode pertama sudah ada 16 paket kebijakan, tetapi itu belum nendang belum efektif," kata Pieter di Menara BCA, Jakarta, Jumat (18/10).

Kebijakan insentif pajak misalnya. Program insentif pajak yang ditawarkan kepada para pelaku usaha agar tertarik menanamkan modalnya ke Indonesia seperti fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (tax holiday) hingga pemberian insentif pajak jumbo atau super deductible tax dirasa belum optimal.

Pieter juga bilang, masalah lain yang muncul dari kebijakan itu ialah tingginya tuntutan pemerintah terhadap penerimaan pajak. Tahun ini, pemerintah menargetkan perolehan perpajakan senilai Rp 1.786,4 triliun.

"Menurut pengusaha itu artinya memerintah DJP untuk kejar wajib pajak yang itu-itu lagi. Dan itu dampaknya bagi dunia usaha besar, mereka justru akan menahan investasi. Jadi ibarat dilepas kepala tapi dipegang ekornya," ujar dia.

Ke depan, Pieter berharap pemerintah bisa lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengeluarkan kebijakan. Baik berupa kebijakan moneter, fiskal dan riil.

"Kalau ini dilaksanakan sejalan, ada sinergi dari tiga kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, dan sektor rill maka kita bisa menaruh harapan optimis pada perekonomian Indonesia," tuturnya.